Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas Laksma TNI F. Y. Nevy Dwi Soesanto, S.T., CHRMP, CACA mewakili Sesjen Wantannas menghadiri rapat FGD Kajian Urgent dan Cepat (Jurpat) tentang Klasifikasi Daerah Rawan di Papua, Kamis (11/5/2023).
Rapat yang dipimpin Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto tersebut, melaksanakan diskusi kelompok terpimpin (FGD) untuk mengklasifikasikan daerah - daerah rawan di Papua. Klasifikasi ini dibuat dengan tujuan agar bisa menghasilkan strategi yang semakin efektif dan efisien.
Diselenggarakannya FGD ini menurut Gubernur Lemhannas adalah atas permintaan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari adanya fenomena eskalasi kekerasan di Papua yang melatarbelakangi perlunya dibuat sebuah kajian khusus. Persoalan Papua merupakan masalah yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Oleh sebab itu pentingnya dibuat kajian terkait Papua yang dilaksanakan lintas level.
Lemhannas bersama Setjen Wantannas dan K/L lain akan memulai kajian tersebut dari penyebab kekerasan di Papua yang selanjutnya kajian akan mendalami akar masalah kekerasan di Papua untuk menentukan apakah penyebab tersebut berasal dari faktor sejarah, identitas, atau distribusi kesejahteraan.
Diharapkan kajian - kajian tersebut bisa membantu pemerintah untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif tentang ekonomi dan politik di Papua.
Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden juga telah beberapa kali membuat kajian terkait Papua diantaranya Penanganan Kekerasan di Papua; Solusi Terstruktur Internasionalisasi Masalah Papua dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional; dan Strategi Penyiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Keamanan Nasional.
Selain Setjen Wantannas, Lemhannas juga menghadirkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk badan - badan intelijen seperti BAIS, BIN, TNI, Polri, Kemendagri, KSP, Kemenko Polhukam dan Kemhan. ***(dfn)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
