Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Moscone Center, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 November 2023. Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung keketuaan Peru dalam APEC 2024.
“Senang dapat bertemu untuk pertama kali dan selamat atas keketuaan Peru pada APEC 2024, serta Presidensi Pro Tempore Peru pada Aliansi Pasifik, Indonesia siap mendukung keketuaan Peru di APEC tahun depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Peru dalam lima tahun terakhir menunjukan progres yang baik. Oleh karenanya, Presiden meminta dukungan Presiden Peru untuk pembentukan perjanjian perdagangan bebas agar dapat segera diselesaikan.
“Saya harap perundingan pertama dapat selesai paling lambat akhir 2024 sehingga dapat diumumkan di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi APEC 2024 di Peru,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan Presiden Dina Boluarte dalam keberlangsungan Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia (INA-LAC) yang akan digelar pada tahun 2024.
“Mohon dukungan Yang Mulia bagi kelancaran INA-LAC 2024 untuk perkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga turut mendorong dibangunnya dialog serta kerja sama antarnegara penghasil mineral untuk memastikan ketersediaan dan nilai tambah mineral hingga keberlanjutan rantai pasok global.
“Terkait critical minerals, kita perlu membangun dialog dan kerja sama bersama negara penghasil mineral lainnya untuk jamin ketersediaan dan nilai tambah, dorong kemajuan ekonomi, dan pastikan sustainabilitas rantai pasok global,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Peru sepakat mengenai pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi. Presiden Dina pun turut mengundang para investor Indonesia untuk berinvestasi di Peru.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
(BPMI Setpres)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
