Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han), memimpin Rapat Clearing House / Uji 2 yang diprakarsai oleh Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan (Dejiandra) Setjen Wantannas, Senin (15/5/2023). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Deputi, Staf Ahli serta Tim Pokja.
Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas mengatakan bahwa naskah Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas) harus bisa mengidentifikasikan isu - isu strategis. Isu-isu strategis ini meliputi aspek polhukam, ekonomi dan sosial budaya yang perlu dicermati pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagaimana disampaikan Sesjen Wantannas dalam rapat Rapat Clearing House / Uji 2 di Ruang Rapat Situation Room, Lantai 5 Kantor Setjen Wantannas.
Penyusunan dari naskah Apstranas ini untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 maupun sebagai referensi dalam perumusan kebijakan nasional diberbagai bidang pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah bersama K/L.
Naskah Apstranas merupakan naskah yang berisikan rumusan - rumusan kebijakan strategis siklis, dimana perancangan kebijakannya diselenggarakan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.
Dalam rumusannya, Dejiandra mengidentifikasikan isu - isu strategis berskala internasional, nasional dan regional ke dalam bentuk komponen - komponen seperti Kondisi Obyektif, Prioritas Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Kemungkinan Risiko dan Penanggulangan Risiko.
Berdasarkan dari tiga aspek rancangan ini, pada bidang Polhukam menguatnya politik identitas menjelang Pemilu 2024 menjadi isu strategis yang memerlukan atensi khusus. Isu tersebut dipicu dari adanya Politik Identitas yang merupakan ancaman dan berpotensi terus muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 serta amat sangat berpotensi digunakan dan dimanipulasi oleh kelompok atau jaringan teror yang secara nyata telah berhasil memicu konflik horizontal di masyarakat pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Sebagai upaya antisipasi, Dejiandra telah membahas isu tersebut secara mendalam dalam Rapat Kerja Terbatas dan Rapat Kelompok Kerja Khusus pada April 2023 lalu.
Penanggulangan Risiko yang diidentifikasikan yaitu dengan mendorong Bawaslu untuk menyusun regulasi terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu yang memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan secara proporsional dan berkeadilan terhadap aktivitas pemilu.
Dari sisi lain yang juga memerlukan atensi khusus yaitu bidang Ekonomi, teridentifikasi permasalahan resesi ekonomi global yang melanda perekonomian dunia. Meningkatnya suku bunga global yang ditandai dengan kebijakan suku bunga federal reserve serta ledakan utang global akibat covid tahun 2021 yang mencapai US$ 300 T (349% GDP), saat ini menjadi 420% GDP di negara maju, 330% GDP di Cina dan 420% GDP di USA adalah identifikasi dari Kondisi obyektif saat ini.
Untuk isu tersebut, alternatif penanggulangan risikonya dengan mencari dan memfasilitasi sumber - sumber pertumbuhan ekonomi (sources of economic growth) baru, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun sistem digitalisasi supply chain yang terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan dan mengembangkan teknologi rekayasa yang mempunyai kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik serta menaikan tarif pajak untuk perusahaan dan kelompok masyarakat menegah keatas.
Pada bidang Sosbud, Kedeputian Jiandra memetakan isu terkait meningkatnya kebutuhan program kampus merdeka dan merdeka belajar. Berlatar belakang dari pengelolaan Pemagangan Kampus Merdeka yang berimplikasi terhadap gangguan fondasi keilmuan karena lebih fokus pada keterampilan, bukan pada etos dan spirit belajar. Begitu juga dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta lembaga sertifikasi saling tumpang tindih sehingga tidak terjaminnya kualitas hasil didik. Kualitas pengembangan guru penggerak dan sekolah penggerak juga harus diperbaiki untuk menghasilkan manfaat yang signifikan.
Alternatif yang diambil untuk mengurangi resiko dengan meningkatkan kapasitas, kualitas pengetahuan dan keterampilan bagi para siswa serta mahasiswa di luar program studi guna meningkatkan minat serta bakat yang didukung oleh anggaran pembiayaan dari pemerintah yang bersinergi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha.
Naskah Apstranas tahun 2024 yang sudah disempurnakan selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian PPN / Bappenas pada Juni 2023 mendatang sebagai bahan atau materi dalam penyusunan RKP Tahun 2024.***(dfn)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
