Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han) kali pertama menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Kamis (8/6/2023). Adapun agenda yang dibahas ada 2 yaitu Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 serta Pembahasan RKA dan RKP Wantannas 2024.
RDP adalah kegiatan rapat yang rutin diselenggarakan DPR RI sebagai salah satu fungsi pengawasan DPR untuk mengetahui aspirasi atau laporan - laporan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satker pusat. RDP dilaksanakan bersama eksekutif instansi pemerintah pusat. Dalam RDP, tidak hanya mendengarkan kemudian berpendapat, namun juga memutuskan kesimpulan yang bisa diambil bersama-sama dengan mitra kerja.
Sebelum memulai paparan, Dadi Hartanto terlebih dulu memperkenalkan diri sebagai Sesjen Wantannas yang baru yang kemudian dilanjutkan dengan paparan terkait Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 serta Pembahasan RKA dan RKP Wantannas 2024.
“Setjen Wantannas telah mengalokasikan dana Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 3.607.000.000,-,” ujar Sesjen pada awal paparannya.
AA adalah kebijakan pemerintah dalam penyesuaian anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terhadap APBN 2023 . Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas.
Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar- benar penting. Tujuan dari kebijakan AA , diharapkan seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian ekonomi global tersebut.
“Anggaran yang telah diserap Wantannas hingga akhir Desember 2022 sebesar 98.35%. Untuk rekomendasi kebijakan, Wantannas telah menyelesaikan sebanyak 93 naskah dan sebanyak 71 naskah telah direspon,” tambah Sesjen.
Pada kesempatan yang sama, Sesjen Wantannas juga menyampaikan pencapaian - pencapaian yang telah diraih Wantannas.
“Wantannas pada 2022 telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke - 16 kali secara berturut - turut sejak tahun 2007 hingga 2022. Wantannas juga meraih Peringkat B untuk hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dan evaluasi Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022,” ungkapnya.
Selain itu, Wantannas juga memperoleh 2 penghargaan BKN Award untuk Kategori Pengembangan Kompetensi dan Kategori Impelementasi Penerapan Manajemen Kinerja.
Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA. 2024, sesuai tugas dan fungsi, Wantannas akan melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional dengan menyusun rumusan Rekomendasi Kebijakan tentang Kerawanan Keamanan Nasional Terkait Daerah Tertentu dan dalam rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Menanggapi paparan Sesjen Wantannas, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan , S.H menyampaikan apresiasinya terhadap Wantannas yang telah berhasil meraih WTP yang ke - 16 kali secara berturut - turut.
“Saya yakin Wantannas dibawah kepemimpinan Pak Dadi akan lebih ‘panas’ lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya dan anggota yang lain pasti akan mendukung dan men support semua anggaran yang dibutuhkan. Karena dari sekian banyak mitra kita, Wantannas lah yang paling sedikit anggarannya,” ucapnya.
Di tahun politik ini, banyak sekali pernyataan - pernyataan dari K/L di luar arahan Presiden, sehingga perlu bantuan Wantannas untuk memberikan komentar atau masukan - masukan berdasarkan kajian supaya nantinya tidak ada tanggapan atau hal - hal lain yang terjadi di luar perkiraan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Nurul Arifin menyampaikan keprihatinnya terhadap lembaga Wantannas yang pada kenyataannya seperti dibutuhkan tapi tidak dibutuhkan.
“Wantannas ini seperti ada tapi tiada. Dibutuhkan tapi kayak tidak dibutuhkan. Jadi maunya apa sih sebetulnya negara ini? Lembaga Wantannas ini juga memberikan suatu supporting system bagi penguatan pemerintahan dalam bentuk kajian - kajian dan isu - isu yang terkini dan terkait dengan kenegaraan. Oleh karenanya, anggarannya harus kita perhatikan dan kita support ,” tegas Nurul.
Menurut Nurul, usulan kenaikan anggaran yang diajukan Wantannas masih dalam batas kewajaran. Mitra - mitra yang ada di Komisi I ini ibaratnya adalah suatu ekosistem yang tidak terpisahkan. Jadi sudah seharusnya semua yang ada di Komisi I ini memberikan support terhadap anggaran - anggaran agar tidak ada perbedaan yang signifikan.
“Mitra kami yang lain anggarannya dalam kisaran trilyunan rupiah, sedangkan Wantannas dalam kisaran 100 milyar saja tidak sampai. Untuk itu, kami tidak ingin ada penganaktirian,” pungkasnya.
Dalam RDP ini, Sesjen Wantannas didampingi para Deputi, Staf Ahli dan beberapa Pejabat Eselon II serta staf di lingkungan Setjen Wantannas . ***(dfn)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
