Papua, dengan posisi strategisnya dalam geopolitik dan keamanan nasional Indonesia, telah menjadi fokus perhatian bagi upaya penyelesaian permasalahan kompleks yang berlangsung selama beberapa dekade. Permasalahan tersebut meliputi isu-isu seperti konflik, dan ketidakpuasan sosial serta ekonomi di kalangan masyarakat lokal, yang berdampak pada stabilitas nasional.
Pemerintah telah berupaya mencari solusi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 sampai dengan 2041. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan pembangunan di Papua. Selanjutnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) menjadi dokumen penjabaran dari RIPPP yang memuat program, kegiatan, sumber pendanaan, dan kerangka waktu pelaksanaan.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat yang memiliki tanggung jawab dalam menindak lanjuti dan melihat permasalahan tersebut, Setjen Wantannas melalui Kedeputian Pengembangan mengambil peran dengan melakukan Kunjugan Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Papua pada tanggal 24-25 Oktober 2023 dengan tema "Pendekatan Mitigasi Demografi dalam Penyelesaian Permasalahan Papua".
Pendekatan mitigasi demografi dalam penyelesaian permasalahan Papua adalah sebuah strategi yang ditujukan untuk mengatasi masalah di Papua, terutama yang berhubungan dengan konflik dan ketidakstabilan, dengan berfokus pada faktor-faktor demografi atau populasi. Pendekatan ini mengakui bahwa isu-isu demografi, seperti struktur usia penduduk, pertumbuhan populasi, pendidikan, dan karakter generasi muda, dapat memiliki dampak signifikan pada situasi sosial, politik, dan ekonomi di Papua.
Selain itu dapat dilakukan strategi preventif yang menerapkan prinsip "Open Heart, Open Mind, dan Open Will" pada masyarakat Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda Papua yang kuat secara nasionalis dan siap menghadapi masa depan. Langkah-langkah dalam menerapkan strategi "Membentuk Generasi Baru" termasuk revisi kurikulum pendidikan dengan penekanan pada nilai nasionalisme, toleransi, dan inklusivitas. Program pelatihan kepemimpinan, pertukaran budaya antar-daerah, serta peran komunitas dalam membentuk karakter, juga menjadi fokus.
Dalam hal ini pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter nasionalis mendapat prioritas. Strategi "Membentuk Generasi Baru" menjadi langkah inovatif dalam mitigasi demografi dengan tujuan menciptakan generasi muda yang memiliki karakter nasionalis yang kuat, dengan kontribusi pada stabilitas dan keamanan nasional.
KKDN Setjen Wantannas di Papua dilakukan dengan melakukan audiensi dengan Pj. Gubernur Papua beserta seluruh Kepala OPD Provinsi Papua, Polda Papua, Kodam XVII Cenderawasih, Lanud Silas Papare, serta kunjungan ke Binda Papua. Kegiatan KKDN ini menjadi upaya mendalam untuk merumuskan saran tindak lanjut yang lebih konkret dalam upaya penyelesaian permasalahan Papua. Diharapkan, pendekatan ini akan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih koheren dan stabil di Papua dan berdampak positif pada stabilitas dan keamanan nasional. (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
