Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan perekonomian yang cukup besar di Indonesia. Pada triwulan II tahun 2022 pertumbuhan ekonominya sebesar 5,41 persen usaha berkontribusi 61,75 persen pada PDRB Jambi, yaitu pertanian (30,53 persen), pertambangan (19,39 persen) dan perdagangan (11,83 persen). Pertambangan dan Gambut menjadi sektor yang vital bagi Provinsi Jambi untuk dikembangkan. Namun beberapa permasalahan yang menghalanginya perlu kita selesaikan.
Di sektor pertambangan, perizinan tambang menjadi masalah yang krusial. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini hampir terjadi di semua pertambangan penghasil batu bara. Selain soal pertambangan tanpa izin, permasalahan lain adalah penggunaan jalan umum sebagai rute pertambangan. Hal ini tidak bisa dibiarkan lantaran dapat menimbulkan konflik sosial.
Untuk gambut sendiri, Provinsi Jambi telah memperoleh tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaksanakan restorasi gambut. Restorasi ini dilakukan pada lahan gambut yang terbakar dan pada ekosistem yang mengalami kerusakan. Dalam hal ini, tentunya ekosistem yang mengalami kerusakan sangat berat menjadi prioritas pertama kegiatan restorasi gambut.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) diberi tugas untuk merencanakan dan melaksanakan restorasi ekosistem gambut seluas 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) hektar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sejak tahun 2021 hingga 2024. Provinsi Jambi memiliki 14Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas gambut sebesar 904.423 hektar, terdiri dari 549.601 hektar kawasan berfungsi lindung dan 354.822 hektar kawasan budidaya Sebaran gambut terutama diKabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi. Tahun 2019, lebih kurang 85.869 hektar lahan gambut terbakar, terbesar terjadi di Kabupaten Muaro Jambi (56.217 hektar). Ekosistem gambut yang rusak dapat diperbaiki dengan tiga langkah utama, yaitu rewetting (pengairan lahan), revegetasi, dan revitalisasi. Ekosisitem gambut yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka revitalisasi sumber mata pencaharian dengan pendampingan oleh pihak berwenang terkait. Untuk itu, Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Lahan Gambut. Selain itu, Provinsi Jambi juga telah membentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Jambi yang akan menjaga dan melindungi kawasan hidrologis gambut di provinsi ini.
Melihat berbagai permasalahan yang perlu dihadapi, Kedeputian Sisnas Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan program Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Provinsi Jambi pada tanggal 27 sampai 30 September 2022. Dengan tema “Pendayagunaan Pertambangan Batubara dan Ekosistem Gambut guna Memperkuat Perekonomian yang Berkelanjutan dalam rangka Keamanan Nasional”.
Kunjungan kerja inidilakukan dengan tujuan mencari informasi terkini dan diskusi dengan berbagai pihak terkait pendayagunaan pertambangan batu bara dan ekosistem gambut guna memperkuat perekonomian yang berkelanjutan sehingga diperoleh cukup bahan pertimbangan dalam rangka menyusun saran tindak kebijakan sebagai salah satu alternatif solusi yang akan disampaikan kepada Presiden.
Ruang lingkup kunjungan kerja ini meliputi peninjauan langsung secara fisik dan pendataan terhadap kondisi ketahanan nasional bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan ke instansi pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan informasi atau data-data yang dapat dijadikan kajian.
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
