Pada Rabu, 2 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam acara peresmian Bendungan Temef, Presiden Jokowi menekankan pentingnya air untuk kehidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa ketersediaan air merupakan kunci kemakmuran di NTT. “Air merupakan barang yang sangat vital, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di NTT, air begitu sangat pentingnya, sangat vital,” ujar Presiden.
Bendungan Temef dibangun sejak tahun 2017 dengan total biaya Rp2,7 triliun. Bendungan ini memiliki luas genangan mencapai 298 hektar dan mampu menampung hingga 45 juta meter kubik air. Dengan adanya bendungan ini, diharapkan dapat meningkatkan irigasi lahan pertanian seluas 4.200 hektare, memberikan manfaat besar bagi para petani untuk menanam padi, jagung, singkong, dan komoditas lainnya.
“Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air, itu sangat besar sekali yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung, ketela, dan lain-lain,” tambah Presiden. Selain itu, bendungan ini juga diharapkan dapat membantu mereduksi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka.
Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah daerah untuk mengelola bendungan ini dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya titip Pak Bupati, manfaatkan betul Bendungan Temef ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timor Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar,” pesan Presiden.
Setelah meresmikan Bendungan Temef, Presiden melanjutkan kunjungannya dengan meresmikan tujuh PLBN Terpadu, yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara. PLBN lainnya yang diresmikan termasuk PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, PLBN Terpadu Sei Nyamuk dan Labang di Kabupaten Nunukan, serta PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa keberadaan PLBN sangat penting sebagai representasi wajah Indonesia di mata dunia. “Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita. Wajah negara kita itu ada di sini, di PLBN yang kita bangun,” ujarnya.
Sejak tahun 2015, pemerintah telah membangun total 15 PLBN, dengan anggaran total sebesar Rp1,3 triliun. Presiden berharap keberadaan PLBN dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan dan memperkuat keamanan wilayah perbatasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Sebagai bagian dari kunjungannya, Presiden Jokowi juga melakukan tinjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam kesempatan ini, ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas rumah sakit dan penambahan fasilitas kesehatan, mengingat setiap hari terdapat sekitar 60 hingga 70 pasien yang masuk.
“Ya, kapasitasnya perlu ditambah, kemudian alat kesehatan di sini sudah lama sekali tidak pernah kita intervensi,” ungkap Presiden. Ia berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menambah fasilitas rumah sakit, termasuk CT scan, cathlab, dan mamogram.
Selama kunjungan, Presiden mendengarkan langsung keluhan dari beberapa pasien mengenai layanan rumah sakit, seperti kurangnya dokter dan alat kesehatan. “Hanya untuk penyampaian kami agar ini rumah sakit disini bisa ditingkatkan gedungnya karena pasien terlalu banyak,” tutur salah satu pasien.
Dengan peresmian Bendungan Temef dan PLBN serta peninjauan RSUD Kefamenanu, Presiden Jokowi berharap NTT semakin siap menghadapi tantangan yang ada, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur yang lebih baik dan pelayanan kesehatan yang optimal.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam berbagai kegiatan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan pejabat terkait lainnya.
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
