Wantannas RI bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menggelar audiensi yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Babel, Pangkalpinang, pada Senin (27/5). Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) yang dilaksananakan Wantannas RI ke Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 26-29 Mei 2024.
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI TSNB Hutabarat pada kesempatan ini mengatakan, kunjungan Wantannas RI ke Kepulauan Babel untuk mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Pulau Bangka Belitung. Seperti pengembangan sektor perikanan, potensi hilangnya penerimaan negara dalam pengelolaan tambang timah, dan dampak penambangan timah ilegal terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Permasalahan di Kepulauan Babel khususnya Pulau Bangka ini mungkin lebih arah kita melakukan segala kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat untuk mendukung kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini,” jelasnya.
Kemudian lanjutnya, banyak hal yang bisa dilakukan seperti perlunya langkah atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang lebih serius lagi terhadap pemerintah daerah. “Hasil pertemuan ini akan kita sampaikan ke pusat, diharapkan kita bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama dalam mendukung kelestarian lingkungan di Babel ini,” ucapnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Babel Safrizal ZA mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian cepat dalam merumuskan kebijakan tata niaga pertimahan, kemunduran ekonomi Bangka Belitung, potensi kerawanan sosial, dan segala macam temuan yang akan didapatkan oleh tim Wantannas di Babel ini.
“Hari ini kita beraudiensi dengan Dewan Ketahanan Nasional untuk memberikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia, terkait tata niaga pertimahan di Babel, lemahnya perekonomian di Babel, potensi kerawanan sosial dan sebagainya,” kata Safrizal.
Menurut Safrizal, saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami permasalahan di pertimahan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun kajian dan masukan kepada pemerintah maka akan dilakukan kajian cepat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan lebih lanjut terutama tata niaga pertimahan ini. “Kita mendukung dan berharap ini sampai kepada pengambil keputusan tertinggi dan ada kebijakan-kebijakan bagi Bangka Belitung dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ini,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, salah satu tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia ini adalah memberikan masukan terhadap segala aktivitas sosial, pemerintahan, pertahanan dan ketahanan kepada Presiden Republik Indonesia.
“Untuk di Babel sendiri untuk langkah tercepat mengatasi kemunduran ekonomi yakni melakukan semua aktivitas mulai dari menanam pohon yang sudah kita lakukan. Dan sekarang kita melihat lagi potensi-potensi lain yang akan kita teliti terlebih dahulu kita gerakan,” pungkasnya. (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
