Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan konektivitas untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan bangsa. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur konektivitas di Tanah Air salah satunya melalui pembangunan base transceiver station (BTS) 4G.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia yang digelar di BTS Bowombaru Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis, 28 Desember 2023.
“Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS,” ucap Presiden.
Kepala Negara mensyukuri pembangunan BTS 4G di Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah selesai. Namun, Kepala Negara pun menginstruksikan jajarannya untuk segera juga menyelesaikan pembangunan BTS 4G di Tanah Papua.
“Masih ada yang tertinggal 630 yang berada di Tanah Papua. Memang di sana medannya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Pak Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik,” tuturnya.
Selain itu, Presiden pun menyoroti pembangunan BTS yang sempat terhambat karena adanya masalah tindak pidana korupsi. Namun, Presiden menegaskan agar pembangunan BTS tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat.
“Ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, ini (pembangunan)-nya tidak bisa diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan, rugi kanan kiri semuanya rugi,” tandas Presiden.
Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut.
(BPMI Setpres)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
