Tim Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) Republik Indonesia mengunjungi Polda Aceh. KKDN ini diketuai oleh Deputi Pengembangan Marsda TNI Maman Suherman. Bersama Wakapolda Aceh Brigjen Pol Armia Fahmi Tim KKDN Setjen Wantannas RI bahas soal penanganan etnis Rohingya. Audiensi ini dilaksanakan di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Selasa, 5 Maret 2024.
Armia menerangkan kepada Tim KKDN Setjen Wantannas RI mengenai apa yang telah dilakukan oleh Polda Aceh dalam menangani Rohingya terlbih dalam pengamanan. Ia mengatakan bahwa pengungsi Rohingya berasal dari Camp Cox Bazar, lokasi pengungsian terbesar di Bangladesh.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut yaitu Dirpolairud Kombes Pol Risnanto. Risnanto mengatakan bahwa ia beserta jajarannya juga turut andil dalam menangani kedatangan etnis Rohingya di Aceh juga kendala yang dihadapi. Risnanto juga mengajak Wantannas untuk menyuarakan hal yang sama seperti mereka.
“Kami menyarankan agar Wantannas ikut menyuarakan agar ada regulasi lebih rinci dalam hal apakah pengungsi Rohingya saat di laut dihalau atau dibantu. Regulasi itu misalnya, aparat boleh menghalau kalau mesin kapalnya hidup, makanannya cukup, kapalnya tidak bocor, atau tidak memiliki dokumen pelayaran,” ucap Risnanto.
Maman Suherman Katim KKDN Setjen Wantannas RI mengatakan, tujuan pihaknya ke Polda Aceh adalah untuk memitigasi terkait penanganan Rohingya, namun dalam paparan yang disampaikan baik dari Wakapolda maupun Dirpolairud sudah sangat jelas informasi yang diharapkan oleh tim KKDN Setjen Wantannas, nantinya informasi-informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam naskah sebagai saran dan rekomendasi kepada Presiden selaku Ketua Wantannas RI.
“Terima kasih dan apresiasi atas apa yang telah dilakukan Polda Aceh dalam menangani Rohingya. Paparan yang disampaikan sangat jelas dan telah menjawab apa yang ingin kami ketahui,” ujar Maman.
Maman menyampaikan bahwa dirinya beserta tim akan meninjau wilayah Sabang sehingga data yang dibawa ke Jakarta akurat serta menjadi masukan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan.(Humas/YS).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
