Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) kedatangan tamu istimewa, kemarin. Instansi yang dinakhodai Parinringi itu, dikunjungi Perwakilan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI.
Kepala DPM PTSP Sultra, Parinringi menyambut baik kedatangan salah satu lembaga negara itu. Ia menjelaskan, kedatangan Setjen Wantannas RI di Bumi Anoa, dalam rangka percepatan investasi. Terutama potensi investasi nikel, perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan yang berada di wilayah Sultra.
"Contoh yang menjadi kendala dalam percepatan investasi di daerah yaitu, berubahnya pengurusan izin bagi para investor. Sebelumnya, mereka berurusan di dinas daerah. Sekarang, mereka harus berurusan di Kementerian Pusat," ungkap Parinringi, kemarin.
Parinringi sudah berdiskusi panjang lebar dengan Ketua Tim KKDN (Kunjungan Kerja Dalam Negeri) Setjen Wantanas, supaya kendala waktu percepatan investasi, disarankan kepada Presiden.
“Kita minta petunjuk pusat, agar dapat inovasi dan formulasi baru, dalam menunjang percepatan investasi di daerah. Khususnya di Sulawesi Tenggara," harapnya.
Kepala DPM PTSP Sultra, Parinringi (kanan) memaparkan tentang potensi investasi Sultra kepada tim KKDN Setjen Wantannas RI.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim KKDN Setjen Wantannas RI, Laksda TNI Arsyad Abdullah mengatakan, tujuan melakukan kunjungan guna meninjau langsung objek yang berada di lapangan dan mengecek khususnya objek Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Di Sulawesi Tenggara ini, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional. Kemarin, kami mengambil dua sampel yaitu Bendungan Ameroro Dan PT VDNI," terangnya.
Bahkan, pihaknya meninjau Bendungan Ameroro, yang berada di Kabupaten Konawe. Dimana, terdapat beberapa kendala dan nantinya akan disampaikan kepada presiden.
Kepala DPM PTSP Sultra, Parinringi (kanan) menyerahkan cendera mata kepada Ketua Tim KKDN Setjen Wantannas RI, Laksda TNI Arsyad Abdullah (dua dari kanan) usai pertemuan.
"Sedikit kendala terkait pembebasan lahan di Bendungan Ameroro. Nanti akan kami sampaikan saran kepada Bapak Presiden dan kami akan sarankan juga ke Menteri ATR/BPN," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan tinjauan dan pengecekan di PT VDNI, yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Gunernur Sultra. Terutama menyangkut informasi kendala pajak perusahaan tersebut.
"Kami langsung mengecek di PT VDNI dan informasi yang kami dapatkan masih simpang siur. Tapi tetap akan sampaikan kepada presiden,” pungkasnya. (ags)
Ciptakan Iklim Investasi Aman dan Mudah
Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sultra, terus mendorong upaya optimal dalam menjamin iklim investasi yang aman dan mudah bagi investor di Bumi Anoa.
Kepala DPM-PTSP Sultra, Parinringi mengatakan, saat ini pemerintah provinsi terus berkomitmen, menciptakan iklim investasi yang aman dan mudah sepanjang tahun 2024. Langkah ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kemudahan bagi investor.
“Banyak langkah yang sudah Pemprov Sultra lakukan dalam menjamin iklim investasi. Diantaranya, pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan pelabuhan ,” ungkap Parinringi. Dia menambahkan , Pemprov Sultra juga terus mendorong peningkatan jumlah investasi di sektor pertambangan. Mengingat, Sultra kaya akan sumber tambang nikel, aspal dan emas. Serta investasi di bidang pariwisata.
“Sejak tahun 2023 hingga saat ini, kami terus mendorong lahirnya kawasan ekonomi baru sebagai kawasan strategis nasional yang akan menduking tujuan investasi,” jelasnya.
“Kami berharap, target investasi tahun 2024 ini dapat tercapai dan memenuhi sasaran. Kami meyakini, upaya terus mendorong investasi akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sultra,” sambungnya.
Dengan meningkatnya angka investasi, sehingga akan berdampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran di Sultra.
“Saya menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, dalam menciptakan iklim investasi yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sultra,” imbuhnya. (rah)
Sumber : kendaripos.fajar.co.id
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
