Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023 untuk membahas rencana pendirian dana kepariwisataan Indonesia atau Indonesia tourism fund. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangannya selepas ratas menjelaskan bahwa pendirian dana tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan ajang promosi pariwisata.
"Bapak Presiden memberikan arahan untuk mendirikan Indonesia tourism fund atau dana kepariwisataan Indonesia, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia," ujar Sandiaga.
Sandiaga melanjutkan, banyak ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia telah sukses dan memberikan dampak ekonomi. Ajang tersebut antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT ASEAN, dan ajang-ajang ekonomi kreatif seperti olahraga, musik, hingga seni budaya.
"Sebagai contoh Moto GP yang diselenggarakan bulan Oktober berhasil meningkatkan dampak ekonomi di atas Rp8 triliun dan NTB sendiri menjadi penyumbang pergerakan terbesar bisnis di bulan Oktober, ini karena ada satu event yang menjadi event unggulan. Nah kita berharap ratas ini akan segera ditetapkan Perpres di 2024 dana pariwisata bisa dioperasikan," jelasnya.
Presiden Jokowi pun memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia tersebut dapat dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian. Presiden juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.
"Arahan Bapak Presiden arah kelembagaan ini tentunya akan dikelola penuh dengan tata kelola yang baik, secara hati-hati akan memilih event-event kualitas dunia yang akan nanti meningkatkan perekonomian lokal maupun juga nasional sehingga pemerintah memiliki daya saing yang meningkat dari segi bidding untuk beberapa event besar, mulai dari MICE dan event-event dunia lainnya," paparnya.
Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan bahwa untuk mengelola dana kepariwisataan Indonesia tersebut, pemerintah tidak akan membuat lembaga baru, melainkan akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Seperti dana kebudayaan, dana kepariwisataan juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kepariwisataan.
"Juga dibicarakan target untuk tahun pertama sekitar Rp2 triliun dana yang dikelola dan nanti dari hasilnya ini akan mendukung event-event baik event nasional, event internasional dan kami akan menyusun calendar of event mana yang nanti akan dikurasi secara penuh kehati-hatian untuk diajukan agar bisa ditetapkan oleh pemerintah menjadi event yang akan didukung oleh Indonesia tourism fund ini," tandasnya. (BPMI Setpres)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
