Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan transportasi ramah lingkungan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 21 Desember 2023. Presiden menilai peluncuran transportasi tersebut akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik di IKN.
“Memang konsepnya sejak awal Ibu Kota Nusantara adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, gedungnya hijau, transportasinya hijau, listriknya hijau, energi hijau semuanya harus hijau,” ujar Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Bluebird Group dalam mendukung inisiatif transportasi ramah lingkungan di IKN. Menurut Presiden, inisiatif ini merupakan satu langkah maju untuk menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan.
“Dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” lanjutnya.
Peluncuran transportasi ramah lingkungan oleh Bluebird Group ini memiliki nilai investasi sebesar Rp250 miliar yang akan digunakan dalam pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan. Kepala Negara menyebut, beragam moda transportasi darat telah dipersiapkan guna mendukung transportasi hijau di IKN.
“Pengadaan bus rapid transit listrik untuk mendukung layanan perkotaan taksi listrik, mobil rental listrik, serta bus jurusan dari Balikpapan ke IKN,” katanya.
Tidak hanya moda tranportasi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kelengkapan sarana pendukung lainnya yang akan dikelola secara terintegrasi juga akan segera disiapkan. “Bluebird Group juga akan melengkapi sarana pendukung yang dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi pintar seperti penyediaan halte, park and ride, transfer point depo, dan charging point,” tambahnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Djokosoetono.
(BPMI Setpres)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
