Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah hal yang dapat dijadikan panduan Asia Zero Emission Community (AZEC) untuk menghadapi perubahan iklim di masa mendatang. Salah satunya adalah pengakuan beragam jalur transisi energi.
“Setiap negara miliki strategi transisi energi yang unik dan berbeda karena disusun sesuai kondisi nasional. Indonesia sendiri memiliki Indonesian Way of Just Energy Transition melalui pengembangan EBT dan penguatan upaya dekarbonisasi,” ujar Presiden saat menyampaikan pandangannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT AZEC) yang digelar di Main Hall Kantor PM Jepang, Tokyo, pada Senin, 18 Desember 2023.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara hutan tropis terbesar ke-3 dunia telah melakukan sejumlah hal. Mulai dari pengurangan emisi dengan tekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta mengembangkan potensi mangrove untuk serap karbon.
“Saya harap kerja sama AZEC dapat menekankan pentingnya kerja sama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif untuk mengembangkan berbagai proyek CCS & CCUS,” ungkap Presiden.
Panduan yang kedua adalah dukungan pendanaan inovatif. Presiden menyebut perkiraan kebutuhan pendanaan transisi energi ASEAN mencapai USD29,4 triliun hingga tahun 2050 mendatang.
Oleh karena itu, diperlukan scaling up pendanaan berkelanjutan sehingga transisi energi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, Indonesia juga telah miliki berbagai pembiayaan inovatif yang kredibel seperti mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, serta bursa karbon.
“Karena sinergi pemerintah, swasta dan perbankan adalah kunci dan harus jadi game changer untuk mempercepat transisi energi sehingga realisasi proyek prioritas untuk dukung inisiatif pengurangan emisi penting untuk terus didorong,” ungkap Presiden.
“Seperti pembangkit listrik geotermal di Muara Laboh, waste to energy di Legok Nangka, dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah,” lanjut Presiden.
Melalui panduan tersebut, Presiden pun berharap AZEC dapat menjadi platform yang dengan semangat kolaborasi dapat mengambil bagian konkret dalam upaya pengurangan emisi.
(BPMI Setpres)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
