Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Brian dilantik sebagai Mendiktisaintek berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo pun mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Selanjutnya, Brian melakukan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai Mendiktisaintek. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan diikuti oleh para tamu undangan lainnya.
Dalam keterangannya usai pelantikan, Brian menyampaikan bahwa dirinya akan segera bekerja dan mengambil langkah konkret guna mendukung program pemerintah. Konsolidasi internal, menurutnya, juga akan segera dilakukan untuk memastikan kelancaran dari implementasi program tersebut.
“Intinya kita diminta langsung bekerja melakukan langkah-langkah segera, konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden,” ucap Mendiktisaintek.
Selain melantik Mendiktisaintek, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta. Acara pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Dalam Keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengangkatan tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 27/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selanjutnya, Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS. Keduanya dilantik berdasarkan Keppres RI Nomor 28/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengangkat Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keppres RI Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Presiden Prabowo pun mengambil sumpah jabatan para kepala dan wakil kepala badan yang dilantik. Setelah pengambilan sumpah, mereka menandatangani berita acara pelantikan. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.
Dalam keterangan usai pelantikan, Kepala BPS mengatakan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, BPS memiliki tugas untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran dari data tunggal tersebut. Amalia menyampaikan bahwa BPS akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pemutakhiran data tersebut.
“Kementerian, lembaga yang masuk di dalam Inpres itu tentunya banyak. Dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut,” ucap Amalia.
Sementara itu, Kepala BSSN memastikan bahwa BSSN akan turut mengawal kerahasiaan dan ketersediaan data pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memanfaatkan digitalisasi. Dengan adanya data tunggal ini, Nugroho berharap pemanfaatan data dapat digunakan secara tepat untuk penyelenggaraan pembangunan nasional.
“Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data. Dengan harapannya dengan adanya satu data ini, semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi,” kata Nugroho.
Di sisi lain, dalam keterangannya, Kepala BPKP menyampaikan tugas dari badan yang dipimpinnya yaitu untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN. Ateh menambahkan bahwa saat ini, BPKP diminta bekerja lebih cepat terhadap tanggung jawab yang diberikan.
“Semua program-program strategis Pak Presiden yang penting prioritas itu harus kita jaga. Dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh,” ucap Ateh.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut yakni para ketua dan wakil ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.
(BPMI Setpres)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
