Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan berbagai arahan strategis mengenai pentingnya persatuan, efisiensi pemerintahan, dan sinergi antar-kementerian dalam mencapai tujuan nasional.
Presiden Prabowo menekankan bahwa persatuan di kalangan elit politik, masyarakat, dan pemimpin bangsa adalah kunci keberhasilan nasional. "Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad kuncinya adalah bila elitnya bisa kerja sama, bila elitnya bersatu," ujar Presiden. Ia menekankan pentingnya kesepakatan mengenai kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa.
Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa secara cermat, sebagai syarat utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat dan menjamin kedaulatan bangsa. Menurutnya, hanya dengan pengelolaan yang baik atas sumber daya nasional, negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa.
Pada sidang ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama tim dan konsolidasi internal di setiap kementerian dan lembaga. “Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” ucap Presiden.
Presiden juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah, yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama tim dan semangat patriotisme. Menurutnya, Magelang memiliki nilai sejarah sebagai pusat perjuangan melawan penjajah, yang dapat membawa semangat tradisi keberanian dan cinta Tanah Air.
Selain itu, Presiden menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ia meminta seluruh kementerian untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial. Fokus pemerintah, tegasnya, adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.
Presiden juga menekankan pentingnya program kerja yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi antara kementerian dan lembaga, sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan pada pidato pelantikannya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden memberikan kesempatan bagi para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing dan memastikan koordinasi yang berkesinambungan.
Menyoroti ketahanan nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah situasi global yang tidak menentu. Ia menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi terhadap 26 komoditas utama yang vital bagi perekonomian Indonesia.
Selain bidang ekonomi, Presiden Prabowo juga memberi perhatian khusus pada pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan sebagai komitmen meningkatkan kualitas bangsa. "Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi," ujar Presiden, yang menegaskan pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan.
Kesehatan juga menjadi fokus utama, dengan dorongan untuk melanjutkan reformasi kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga medis. “Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.
Presiden juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap ancaman seperti judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi, serta kebocoran. Ia meminta aparat hukum dan intelijen untuk fokus pada pengawasan serta penindakan tegas dalam upaya menjaga stabilitas nasional.
Struktur kabinet saat ini terdiri dari 48 menteri dan beberapa badan strategis, lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, menurut Presiden, jumlah ini diperlukan untuk mengelola negara dengan wilayah sebesar Eropa Barat dan populasi terbesar keempat di dunia. Ia juga menyoroti peran penting Kepala Staf Kepresidenan serta pembentukan dua badan baru: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan-badan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan proyek pemerintah berjalan lancar dan efektif.
Dalam upaya reformasi birokrasi, Presiden meminta para menteri untuk tidak ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau tidak bekerja dengan baik. “Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tegasnya.
Dengan berbagai arahan ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan nasional dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
