Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, makmur, dan mencapai visi Indonesia emas 2045. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. "Belanja negara harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, serta mengurangi pemborosan," ujar Presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024, dengan konsultasi bersama Presiden terpilih untuk memastikan program prioritas dapat diakomodasi. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan bahwa Katalog Elektronik versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan hingga pelaporan pajak akan terintegrasi dalam satu platform, yang diharapkan dapat mengurangi biaya pengadaan hingga 30% dan biaya administrasi hingga 50%.
Presiden Prabowo menekankan bahwa digitalisasi, termasuk peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, merupakan terobosan untuk mendukung pemerintahan yang bersih. Ia menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan katalog ini mulai 1 Januari 2025. Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi pengelolaan ekonomi nasional untuk mengurangi tingkat ketidakefisienan yang dinilai masih tinggi dibandingkan negara tetangga.
Selain itu, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi APBN 2025. Presiden Prabowo menyatakan bahwa sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar, karena dianggap sebagai jalan keluar utama dari kemiskinan. “Melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, kita yakin dapat mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi pedesaan hingga tingkat provinsi,” tuturnya.
Presiden juga menekankan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mendukung kebangkitan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa fokus pada pemberantasan kemiskinan dan kelaparan sejalan dengan agenda global, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan G20.
Presiden menutup acara dengan menyerahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 secara resmi, serta meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 serta meluncurkan Katalog Elektronik versi 6," ujar Presiden.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Acara ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui efisiensi anggaran, transformasi digital, serta prioritas pada pendidikan dan kesehatan, menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Data Informasi, Setjen DPN
