Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan Nasional Berbasis Ekonomi Pancasila

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang digelar di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada Senin, 30 Desember 2024. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan, yang mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

“Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara konkret dan realistis guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Rakyat saya yakin akan sabar, rakyat kita rakyat yang baik, mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik dalam arti perencanaan ini kiita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujar Presiden dengan tegas.

Presiden Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Ia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Presiden minta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tutur Presiden.

Acara Musrenbangnas ini menjadi tonggak penting dalam menyusun RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman strategis pembangunan nasional untuk lima tahun mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam laporannya menyampaikan bahwa dokumen RPJMN akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada Januari 2025 mendatang.

“Melalui musyawarah ini, kita harapkan perencanaan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya RPJMN ini akan disempurnakan dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,” tutur Menteri Rachmat.

Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, serta pimpinan organisasi masyarakat dan asosiasi profesional. Selain itu, ribuan peserta lainnya mengikuti acara ini secara daring, termasuk perwakilan dari sektor akademik, dunia usaha, dan organisasi nonpemerintah.