Resmikan SPALDT Sei Selayur, Presiden: Guna Tingkatkan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan

Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Sei Selayur, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, pada Kamis, 26 Oktober 2023. Menurut Presiden, kehadiran SPALDT yang pertama kali diresmikan tersebut dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan juga lingkungan sekitar.

“Sistem pengelolaan air limbah ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat juga meningkatkan kualitas lingkungan,” ujar Presiden.

Presiden menyebut bahwa Sungai Musi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari. Namun, saat ini kondisi Sungai Musi sudah tercemar limbah sehingga dapat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat sekitar sungai Musi.

“Karena itu, keberadaan sistem pengelolaan limbah domestik ini sangat penting untuk mengurangi pencemaran di sungai Musi yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas lingkungan di Kota Palembang,” ungkap Presiden.

Presiden pun mengapresiasi kehadiran SPALDT Sei Selayur yang merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia. Rinciannya, investasi pemerintah Australia sebesar Rp690 miliar, pemerintah pusat Rp624 miliar, dan pemerintah daerah Rp24 miliar.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia lewat Ambassador Williams yang telah membantu proyek ini, membantu masyarakat memulihkan lingkungan dan meningkatkan kesehatannya,” ucap Presiden.

Presiden turut berharap proyek yang memberikan banyak manfaat nyata tersebut dapat terus dilanjutkan. Saat ini, proyek SPALDT Sei Selayur diketahui baru dapat menjangkau 10 persen dari jumlah penduduk di Kota Palembang.

“Sehingga sungai Musi makin bersih, indah, dan masyarakat yang hidup di sekitarnya dapat makin sehat dan aman dalam beraktivitas,” tutur Presiden.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Pj. Wali Kota Palembang Ratu Dewa.