Sesjen Wantannas RI Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat beserta jajaran melakukan kunjungan ke kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rabu (27/6). Pada kesempatan ini Sesjen menjelaskan, kunjungan ke MUI merupakan salah satu upaya Wantannas RI untuk menerima masukan dari pihak lain dalam rangka mendukung tugas Wantannas RI.
"Pada intinya tujuan kami kemari adalah bahwa MUI ini adalah suatu lembaga yang cukup komprehensif di dalamnya, dan tidak ada salahnya bahwa kami sebagai Wantannas selaku dewan yang dikepalai oleh Presiden di dalam kami melakasanakan tugas kami memberikan masukan kepada Presiden, kami juga menerima masukan dari MUI. Jadi tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kerjasama antara Wantannas dengan MUI," kata Sesjen.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pertemuan ini membahas isu isu yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat yang harus segera diselesaikan agar tidak terjadi efek negatif secara berkepanjangan, khususnya pada kalangan masyarakat kelompok bawah. "Lebih ke arah permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini diantaranya judi online dan pinjaman online, yang pada intinya kebanyakan adalah yang sangat berbahaya dan harus segera diselesaikan," terang Sesjen.
Sementara itu, Wasekjen MUI Bidang Ekonomi dan Halal KH Rofiqul Umam Ahmad mengungkapkan, pihaknya merasa bersyukur Wantannas RI mau berkunjung dan menjalin kerja sama dengan MUI.
"Peran Wantannas ini amat sangat penting untuk melakukan kajian komprehensif tentang isu isu nasional yang langsung disampaikan kepada Presiden. Nah kedepan, tentu masukan yang sangat signifikan melalui kajian strategis terutama tentang strategi ketahanan nasional perlu kita perkuat," terang Rofiqul.
Menurutnya, untuk memperkuat strategi ketahanan nasional ditengah geopolitik global, negara harus memiliki kekuatan dalam negeri untuk mengantisipasi dampak dari pengaruh globalisasi, salah satunya dengan memperkuat benteng budaya melalui nilai nilai Pancasila. "Mudahan kedepan (Wantannas-MUI) bisa menjalin kolaborasi untuk melakukan berbagai program terkait kebijakan strategis terkait ketahanan nasional," pungkasnya. (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
