Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) RI Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Senin (8/7). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyerahkan LHP LKPP tahun 2023 kepada Presiden RI Joko Widodo.
Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan, serta kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
Namun Presiden menegaskan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban, yakni kewajiban menggunakan APBN secara baik. “Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta BPK dan seluruh lembaga untuk mendukung masa transisi pemerintahannya dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ia meminta seluruh komponen untuk menjaga keinginan membawa kemajuan negara, melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil.
Presiden meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," ujar Presiden.
Sementara itu, Sesjen Wantannas Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat pada kesempatan ini mendukung pernyataan Presiden Jokowi terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban. “Saya sependapat, jadi harusnya kita menjadikan bekerja dengan baik itu sebagai sebuah kewajiban. Dengan demikian Wantannas pun memiliki kewajiban melakukan hal tersebut sesuai arahan presiden,” imbuhnya. (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
