Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla memimpin jalannya Rapat Perumusan Materi (Ramusmat), Rabu (13/6/2022), di Ruang Rapat Wawasan Nusantara, Lantai 5 Kantor Wantannas RI.
Salah satu tema yang dibahas yaitu solusi terstruktur internasionalisasi masalah Papua. Tema ini menjadi salah satu trending topic yang dikupas tuntas oleh Kedeputian Pengembangan Wantannas RI.
Bandep Hankam F. Y. Nevy Dwi Soesanto, S.T., CHRMP, CACA sebagai Pemapar, menjelaskan secara singkat masalah Papua di hadapan Sesjen Wantannas.
“Yang melatarbelakangi masalah ini adalah Papua yang hingga saat ini masih diwarnai konflik panjang dan menjadi daerah Otonomi Khusus, yang mana seharusnya Papua memiliki kesempatan untuk bisa maju dengan lebih baik”, terang Bandep Hankam.
“Permasalahan Papua adalah permasalahan yang sudah berlangsung lama, sehingga kajian dan saran tindak yang kami aplikasikan di tahun 2022 ini bukanlah yang pertama, sehingga kami menggunakan alur pikir, apa yang kami konsep adalah mempertimbangkan semua rekomendasi Wantannas dari tahun 2019 hingga 2021”, tambahnya.
Jumlah rekomendasi Wantannas terkait permasalahan Papua yang sudah pernah disusun yaitu 84 rekomendasi pada 2019, 41 rekomendasi pada 2020 dan 60 rekomendasi pada 2021.
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya pada Rapat Kerja Terbatas dan hasil pendalaman realisasi Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengembangan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, selanjutnya oleh kelompok kerja dilakukan evaluasi, komparasi serta analisis, ditemukan bahwasanya penanganan Papua masih belum optimal kemajuannya.
Menanggapi hal tersebut, Sesjen Wantannas menegaskan agar jangan hanya melihat permasalahan Papua dari sisi pemerintahan saja. Perlu diyakinkan terlebih dahulu apakah pemerintah sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat Papua serta apa yang harus dilakukan agar masalah ini selesai.
“Persoalan Papua bukan hanya sekedar permasalahan merdeka saja. Tapi banyak persoalan – persoalan lain yang harus diseleksaikan seperti kesejahteraan dan HAM. Perlu diketahui apa alasan mereka ingin merdeka”, ujar Sesjen Wantannas.
Oleh karena itu, lanjut Sesjen, harus ada semacam kontra narasi yang benar – benar memahami apa keinginan rakyat Papua khususnya mereka yang ingin merdeka murni karena ingin berkuasa dan bukan merdeka karena merasa tidak diperhatikan.
“Apa yang dipikirkan oleh orang Papua dan orang Jawa,atau suku lain berbeda. Tingkat sejahteranya juga berbeda. Hal ini juga harus dipahami”, lanjut Sesjen.
“Inti dalam permasalahan Papua ini, pemerintah sudah cukup melakukan pendekatan – pendekatan di berbagai bidang. Namun, internal kita pun harus diperbaiki. Persoalan yang lebih penting yaitu mental block yang menyatakan kalau keinginan untuk merdeka karena memang ingin berkuasa, harus diputus dan dihentikan. Sehingga dalam kontra narasinya pun kita harus bisa menunjukan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah tidak benar. Penyampaian harus dengan bukti – bukti dan upaya – upaya yang positif”, tegasnya.
Ramusmat yang merupakan rangkaian akhir dari Rapat Pokjasus dan Rakertas membahas enam buah judul dari tiga kedeputian yang selanjutnya hasil Ramusmat akan diserahkan kepada Presiden RI sebagai rekomendasi dan saran tindak dalam mengambil kebijakan. Tampak hadir dalam rapat tersebut pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.***(dfn)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
