Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali menggelar Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) dan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) selama tiga hari berturut - turut, Selasa hingga Kamis, 23 - 25 Mei 2023. Pelaksanaan rapat bertempat di Kantor Setjen Wantannas, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peta Proses Bisnis Setjen Wantannas, Rapat Pokjasus merupakan rapat Kelompok Kerja di Unit Kedeputian dengan melibatkan birokrat dan pakar serta bertujuan merumuskan suatu rancangan kebijakan strategis. Sedangkan Ramusmat atau disebut juga Rapat Uji 1 adalah rapat di tingkat unit Kedeputian yang hanya melibatkan Sesjen Wantannas, para Deputi dan Staf Ahli, dengan tujuan untuk merumuskan rancangan kebijakan strategis hasil dari Rakertas dan Pokjasus .
Rapat Pokjasus dilaksanakan selama dua hari dan pada hari ketiga dilanjutkan dengan Ramusmat. Pokjasus dan Ramusmat merupakan rangkaian kegiatan dari Rakertas serta dilaksanakan secara intensif. Untuk pembahasan isu - isu tersebut, setiap Kedeputian didukung oleh narasumber - narasumber berkompeten yang berasal dari K/L, akademisi dan LSM.
Ada 4 isu strategis yang dibahas rapat ini yaitu Akselerasi Penguatan Ketahanan Air Nasional yang Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian dalam rangka Keamanan Nasional, Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu 2024, Pengembangan Sistem Perencanaan Ketenagakerjaan Nasional yang Terintegrasi Menuju Visi Indonesia Emas 2045 dalam rangka Memperkuat Ketahanan Nasional, dan Penguatan Fundamental Ekonomi Nasional guna Menjaga Stabilitas Ekonomi dalam rangka Ketahanan Nasional.
Rumusan rancangan kebijakan dan strategis nasional dari keempat isu tersebut, selanjutnya akan dirapatkan kembali dalam rapat Pra Sidang Wantannas RI atau Uji 3 untuk menentukan apakah rumusan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak untuk dibahas dalam Sidang Wantannas RI.
Pokjasus - Ramusmat pada Mei 2023 ini diselenggarakan oleh Kedeputian Sistem Nasional, Kedeputian Politik dan Strategi serta Kedeputian Pengembangan.***(dfn)