Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pada 16 Agustus 2024, secara komprehensif menyampaikan pencapaian monumental yang telah diraih selama sepuluh tahun terakhir dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pidato ini juga berfungsi sebagai pengantar atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, yang menekankan pentingnya memanfaatkan APBN untuk mendorong lompatan kemajuan Indonesia ke depan.
Dalam bagian awal pidatonya, Presiden Jokowi menggarisbawahi keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, meski dihadapkan pada berbagai tantangan berat, termasuk pandemi Covid-19, ketidakstabilan geopolitik global, dan perubahan iklim. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang hanya 3,4 persen. Presiden juga menekankan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan 21,3 juta lapangan kerja baru sepanjang periode 2015-2024, dengan rasio utang yang tetap terjaga rendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN.
Presiden Jokowi juga menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian luar biasa dalam sektor ekspor, di mana nilai ekspor Indonesia meningkat lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS pada tahun 2023. Surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 51 bulan berturut-turut juga menjadi bukti solidnya perekonomian Indonesia. Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,8 persen dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,03 persen pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan signifikan menjadi 0,83 persen pada tahun yang sama.
Kemajuan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Indonesia juga menjadi salah satu highlight dalam pidato Presiden. Pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris, mencakup jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, serta proyek monumental Ibu Kota Nusantara (IKN), telah berhasil menurunkan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif ini telah menjadi pendorong utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Pada sektor SDM, Presiden Jokowi menyoroti berbagai reformasi yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program Indonesia Pintar yang telah memberikan akses pendidikan kepada 20 juta siswa per tahun, serta program KIP Kuliah dan Bidik Misi yang telah memberikan akses pendidikan tinggi kepada 1,5 juta mahasiswa, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di sektor kesehatan, penurunan angka kematian bayi dari 27 menjadi 17 per seribu kelahiran serta penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023, menjadi indikator utama keberhasilan program kesehatan nasional. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mengalami peningkatan drastis, mencapai 273 juta peserta pada tahun 2024, dengan separuhnya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.
Menjelang pembahasan mengenai RAPBN 2025, Presiden Jokowi menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen utama untuk memperkokoh lompatan kemajuan Indonesia, yang diharapkan dapat membawa negara ini keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dan inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5 persen, Presiden menekankan perlunya memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Presiden juga menegaskan bahwa permintaan domestik akan menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah stagnasi ekonomi global.
Presiden juga memaparkan proyeksi pendapatan negara pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perpajakan guna memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperbaiki tata kelola perpajakan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan PNBP akan terus diupayakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlanjutan lingkungan. Defisit anggaran tahun 2025 diproyeksikan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Presiden Jokowi juga menguraikan berbagai target makroekonomi yang ingin dicapai melalui APBN 2025, termasuk penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5 persen hingga 5 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7 hingga 8 persen, serta pengurangan kesenjangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini dalam kisaran 0,379–0,382. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang seimbang.
Dalam menutup pidatonya, Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membahas RAPBN 2025 secara konstruktif dan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, sesuai dengan visi besar Indonesia Emas 2045. "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menyejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia," tutup Presiden dengan penuh harap.
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
