Wantannas RI mengakui perlu adanya revitalisasi terhadap infrastruktur kanal yang ada di lahan restorasi gambut, Mendawai Seberang, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Deputi Sistem Nasional (Sisnas) Mayjen TNI Syachriyal Siregar saat meninjau lokasi tersebut pada Selasa (14/5).
"Kanal-kanal itu perlu direvitalisasi karena saya lihat memang seperti ada yang tergerus jadi kurang terurus. Terus terang itu kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kebakaran ya mungkin akan menghambat, itu yang perlu diantisipasi," ujarnya di lokasi.
Ia juga menilai masyarakat di Kotawiringin yang tergabung dalam relawan restorasi lahan gambut ini perlu disupport, diberi motivasi dan perlu diperlengkapi. "Satu yang saya tekankan tadi adalah masalah konsep. Konsep harus tersistem sistemnya harus terbangun, karena sistem terdiri berbagai macam sub sistem ini harus bener-bener dijalankan dan dilengkapi dan difasilitasi sehingga bisa menjalankan tugas secara efektif dan efisien," lanjutnya.
Sementara itu Kepala Sub Kelompok Kerja Restorasi Gambut Kalimantan Tengah David Purwodesrantau mengapresiasi kehadiran tim Wantannas RI ke lokasi ini. Menurutnya, usai dari lokasi ini pihaknya berharap tim Wantannas RI akan menyampaikan kepada Presiden selaku Ketua Wantannas RI terkait kondisi lahan restorasi gambut di Mendawai Seberang.
"Jadi dari Wantannas tetap support kita untuk tetap melakukan kegiatan restorasi gambut ini. Keberlanjutannya terutama keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan juga merestorasi gambut," ungkapnya.
Tim Wantannas RI sendiri saat ini melakukan Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Kalimantan Tengah dalam rangka Strategi Kolaborasi Mitigasi Karhutla untuk mendukung Kelancaran Pembangunan dan Pemerintahan di IKN dalam rangka Ketahanan Nasional yang Tangguh dan Dinamis.
Kalimantan Tengah dinilai salah satu Provinsi yang memberikan kontribusi yang signfikan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Berdasarkan rilis BNPB tahun 2019, telah terjadi kebakaran hutan gambut Kalimantan Tengah, yakni mencapai 161.298 hektar. Dampak daripada terjadinya Karhutla ini memberikan kerugian baik aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.
Menjadi penting untuk memperhitungkan potensi berbagai bencana alam dan non alam di wilayah Kalimantan yang akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta dimungkinkan akan berimbas pada keberadaan Ibu Kota Nusantara. (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
