Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI melalui Kebandepan Polnas Kedeputian Polstra melaksanakan audiensi dengan jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, dalam rangka kegiatan On The Spot (OTS) Prioritas Nasional dengan tema "Strategi Penanganan Terpadu Potensi Resiko Pilkada Serentak Tahun 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional".
Bandep Urs. Polnas Kedeputian Polstra Brigjen Pol. Dr. Nazirwan Adji Wibowo, selaku Ketua Tim OTS Wantannas RI mengatakan agenda ini dilakukan karena diperkirakan kampanye Pilkada serentak 2024 merupakan periode yang memiliki kerawanan tinggi, terutama dalam konteks sosial politik dan penyelenggaraannya di setiap tahapan.
“Belajar dari pengalaman Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg), dan mengidentifikasi kondisi objektif menjelang penyelenggaraan Pilkada bulan September 2024 yang akan datang, diperkirakan terdapat berbagai potensi kerawanan keamanan Pilkada yang perlu dilakukan antisipasi / cegah dini sebagai mitigasi risiko/ merumuskan solusi untuk mengurangi dan atau menghindari risiko,” ujar Nazirwan, Selasa (4/6/2024).
Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kesiapan Pilkada dan dinamika sosial politik yang berkembang serta mapping kerawanan keamanan pemilu melalui On The Spot ke beberapa daerah dengan melakukan FGD dengan KPU, Bawaslu,
Forkopimda, dan instansi Keamanan setempat, serta Toga, Todat dan Tomas untuk mendapat pemutahiran data, masukan dan saran sekaligus melakukan konfirmasi terhadap data awal.
"Sinergi dan kolaborasi semua pihak sangatlah penting untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan demokratis," tuturnya.
Sementara itu anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola menjelaskan, kegiatan ini sebagai komitmen bersama dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul pada Pilkada.
“Kegiatan menekankan pada strategi penanganan terpadu, di mana seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bersatu padu dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,” kata Umbola.
Ia melanjutkan, forum ini dilaksanakan diskusi agar dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang akan diimplementasikan guna memastikan penyelenggaraan Pilkada aman dan damai. Selain itu kehadiran pemuka agama dan stakeholder terkait juga dianggap krusial dalam memberikan dukungan moril, sehingga pesan damai dan demokratis tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Ini penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada,” pungkasnya.*** (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
