Tim Pokja Akselerasi Hilirisasi Usaha Pertambangan Mineral Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI yang dipimpin Deputi Pengembangan Marsekal Muda TNI Maman Suherman, melaksanakan audiensi bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Harisson, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berlangsung di Ruang Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/6/2024).
Tujuan dari kegiatan OTS ini adalah untuk melakukan pengumpulan, pengolahan data, perumusan, pengelolaan serta pengembangan pemerintahan negara. Dalam rangka pengayaan data dan bahan guna menyusun rekomendasi kepada Presiden berkaitan dengan “Akselerasi Hilirisasi Usaha pertambangan Mineral Mineral Guna Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
Kolonel Kav. Rahman, M.Si. selaku Sekretaris Tim Pokja menerangkan bahwa, hilirisasi sebagai program strategis pemerintahan Jokowi-Amin merujuk pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 dijamin keberlanjutannya.
“Hilirisasi mineral mencakup nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Hilirisasi usaha pertambangan mineral dimaksudnya untuk mengoptimalkan sumber daya mineral bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat hilirisasi bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara atau daerah, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan bahkan efek pengganda lainnya dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi,” terang Rahman.
Maka berdasarkan hal tersebut, Wantannas RI perlu mengkaji bagaimana strategi akselerasi hilirisasi pertambangan emas dapat dikembangkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendukung ketahanan nasional Indonesia, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam prosesnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson pada kesempatan ini memaparkan keunggulan geografis Kalbar yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini membuka peluang besar bagi Kalbar untuk menjadi provinsi unggulan dan mandiri, khususnya di bidang pangan.
“Dengan penduduk 5,6 juta jiwa dan luas wilayah 14,6 juta hektar, Kalbar memiliki potensi besar untuk berkembang. Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 7,77 persen di tahun 2018 menjadi 6,71 persen di tahun 2023,” ujar Harisson.
Dirinya juga menjelaskan terkait capaian kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kalbar mengalami penurunan.
“Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kalbar berada pada angka 7,77 persen (387,08 jiwa) dari seluruh penduduk Kalbar. Angka ini menurun pada tahun 2023, dimana persentase penduduk miskin turun menjadi 6,71 persen (353,35 ribu jiwa),” ungkapnya.
Sementara itu, dalam mempercepat hilirisasi usaha pertambangan mineral, Harisson menyebutkan bahwa Pemprov Kalbar telah melakukan beberapa upaya seperti penerbitan izin usaha pertambangan bauksit, mendorong pembangunan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing sebagai pintu keluar hasil pengelolaan komoditas, menerbitkan Perda, serta mendorong penyediaan energi terjangkau dan berkelanjutan bagi industri pengolahan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir oleh Pemprov Kalbar.
Sebagai informasi, selain beraudiensi dengan Pemprov Kalbar, Tim OTS Wantannas RI juga melakukan audiensi Pemerintah Kabupaten Sintang (Bupati Sintang), dan melakukan kunjungan ke PT. Kalimantan Minerals Persada.*** (Humas / FP)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
