Makassar, 21 Agustus 2024 – Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dalam rangka mendukung program optimalisasi hilirisasi produk kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Marsda TNI Heddezul, yang didampingi oleh jajaran pejabat Wantannas lainnya, termasuk Laksda TNI Arsyad Abdullah, Brigjen TNI Rudy Adrianto, Kolonel Marinir Aris Mudian, Dr. Nur Chusniah. dan beberapa anggota lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, menyambut hangat kedatangan delegasi Wantannas RI di ruang kerjanya. Agus Salim menyatakan dukungannya terhadap program hilirisasi produk kelautan dan perikanan, serta menegaskan kesiapan Kejati Sulsel untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ini melalui berbagai bidang yang ada di lingkup Kejati Sulsel.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Wantannas RI untuk memastikan bahwa program pembangunan ekonomi biru dapat diimplementasikan secara efektif di Sulawesi Selatan, sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024. Program hilirisasi produk kelautan dan perikanan merupakan langkah signifikan dalam mendorong peningkatan ekonomi di berbagai subsektor yang ada, serta menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional melalui pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Agus Salim menjelaskan bahwa Kejati Sulsel akan memberikan dukungan penuh melalui lima bidang utama: Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Bidang Tindak Pidana Militer.
Pada **Bidang Intelijen**, Kejati Sulsel siap melakukan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) sebagai langkah deteksi dan pencegahan dini, serta melaksanakan operasi intelijen dan program penyuluhan hukum. Bidang ini akan berperan penting dalam pengamanan dan pendampingan dalam setiap tahap implementasi program hilirisasi.
Di Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa di Kejati Sulsel akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan netralitas, serta akan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk menyamakan pemahaman dalam penanganan tindak pidana perikanan.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menyediakan jasa hukum seperti Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Audit Hukum, dan Pertimbangan Hukum. Layanan ini diharapkan dapat memberikan dukungan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program hilirisasi.
Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Khusus berfokus pada penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang mungkin terjadi dalam proses hilirisasi, seperti kasus suap perizinan ekspor benih lobster yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan dampak negatif jangka panjang pada sumber daya perikanan.
Bidang Pidana Militer memiliki peran penting dalam menangani perkara koneksitas, yaitu tindak pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan militer secara bersama-sama. Bidang ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam penanganan perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil dalam konteks pengelolaan ekonomi biru di Sulawesi Selatan.
Dengan kunjungan ini, Wantannas RI berharap agar kerjasama dengan Kejati Sulsel dapat semakin memperkuat pelaksanaan program hilirisasi produk kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan, demi terwujudnya ekonomi biru yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan nasional.
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
